Mengapa Meminjamkan Uang dengan Jaminan Sertifikat Asli Tanpa Akta Notaris Itu Tidak Aman?
Di tengah masyarakat, masih banyak orang yang merasa sangat aman ketika meminjamkan uang dalam jumlah besar asalkan mereka memegang fisik sertifikat tanah atau rumah asli milik si peminjam (debitur). Logikanya sederhana: jika peminjam gagal melunasi utangnya, sertifikat tersebut tinggal ditahan atau asetnya dijual untuk menutup kerugian. Namun, dalam sistem hukum perdata di Indonesia, asumsi ini adalah sebuah kekeliruan fatal. Menahan sertifikat asli secara "di bawah tangan" atau tanpa adanya pengikatan resmi melalui akta Notaris sama sekali tidak menjamin keamanan uang Anda.
Secara legalitas, memegang fisik dokumen sertifikat tidak mengubah status kepemilikan aset tersebut. Rumah atau tanah itu tetap sah milik debitur yang namanya tercantum di dalam sertifikat. Jika di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar (wanprestasi), Anda sebagai kreditur tidak memiliki hak hukum untuk menyita, menguasai, apalagi menjual properti tersebut secara sepihak. Apabila Anda nekat menjual atau mengambil alih properti itu tanpa jalur hukum yang benar, Anda justru berada di posisi yang berbahaya karena bisa digugat secara perdata atau dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dokumen dan penyerobotan aset.
Risiko bagi kreditur yang hanya memegang sertifikat tanpa akta notaris menjadi jauh lebih besar karena adanya celah kecurangan. Debitur yang berniat buruk bisa saja datang ke kepolisian untuk membuat laporan kehilangan sertifikat, lalu membawanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memproses penerbitan sertifikat baru (duplikat) yang sah. Jika sertifikat baru tersebut terbit, maka sertifikat asli yang Anda simpan dengan rapi di dalam lemari seketika berubah menjadi selembar kertas mati yang tidak lagi memiliki nilai ataupun kekuatan hukum sama sekali.
Agar transaksi pinjaman dengan jaminan properti benar-benar aman, hukum telah menyediakan jalur resmi melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah akta tersebut dibuat, Notaris akan mendaftarkannya ke BPN hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan. Dokumen inilah yang memberikan "hak preferen" atau hak istimewa kepada Anda sebagai kreditur prioritas. Di dalam Sertifikat Hak Tanggungan terdapat klausul eksekutorial yang kuat, yang memberikan wewenang sah bagi Anda untuk langsung melakukan pelelangan umum atas aset tersebut jika debitur ingkar janji, tanpa harus melalui proses gugatan pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun.
Kesimpulannya, meminjamkan uang hanya bermodalkan memegang sertifikat asli tanpa adanya akta pengikatan dari Notaris adalah tindakan yang sangat tidak aman dan berisiko tinggi. Rasa percaya atau hubungan baik antarmanusia tidak pernah cukup kuat untuk menjadi jaminan dalam urusan finansial. Mengeluarkan biaya untuk jasa Notaris dan pengurusan APHT bukanlah sebuah pemborosan, melainkan investasi wajib untuk melindungi uang Anda. Dalam dunia hukum, keamanan piutang tidak diukur dari dokumen apa yang Anda pegang, melainkan dari bagaimana dokumen tersebut diikat secara sah oleh negara.
Baca selengkapnya :https://sudagaran.web.id/sertifikat-asli-tidak-otomatis-menjamin-keamanan-piutang/